images

Program Pendidikan Magister Teknik, Prodi : Kajian Pembangunan Perkotaan & Wilayah (KPPW) mulai didirikan tahun 2005, dan dioperasionalkan pada tahun 2006 setelah turunnya Ijin Operasional dari Dikti. KPPW didirikan sesuai dengan kebijaksanaan dasar pengembangan jangka panjang Fakultas Teknik UNKRIS saat itu, yang menetapkan masalah Pembangunan Perkotaan dan Wilayah sebagai salah satu prioritas utama sasaran dalam Pembangunan Perkotaan & Wilayah di Indonesia, khususnya dalam perspektif Otonomi Daerah. Kurikulum dirancang untuk 4 semester atau 46 sks. Lulusan KPPW berhak menggunakan gelar Magister Teknik (MT), dan sampai dengan tahun 2017 ini sudah memiliki lulusan sebanyak 64 orang.

Berdasarkan SK BAN PT No. 2544/ SK/ BAN-PT/ Akred/ M/ III/ 2017, maka status Pascasarjana - Magister Teknik, Program Studi: Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah, adalah TERAKREDITASI B



Pembangunan perkotaan dan wilayah di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional. Diberlakukannya UU Otonomi Daerah memberikan implikasi yang sangat besar dalam perkembangan kota dan wilayah di Indonesia. Perluasan wilayah perkotaan ataupun munculnya kota-kota baru tidak siap diterima dan sulit dihindarkan. baik oleh pemerintah, pengambil dan pembuat kebijakan, manajer perkotaan maupun oleh masyarakat luas secara umum.

Kondisi ini terjadi karena kurang dimengertinya dan pemahaman para pelaku kegiatan atau para stake holders yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota tentang arti dan makna pembangunan secara keseluruhan ataupun secara parsial. Disisi lain, perencanaan dan pembangunan perkotaan dan pengenbangan wilayah sebagai suatu ilmu maupun suatu manahemen telah berkembang pesat, baik pada tingkat mikro maupun makro.

Namun pendekatan yang dipakai masih sangat parsial dan sektoral. Untuk melakukan pembangunan perkotaan dan wilayah yang lebih harmonis dan nyaman serta mampu mengantisipasi berbagai dampak yang timbul, rasanya sangat perlu adanya peningkatan pendidikan perkotaan dan wilayah pesisir pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu strata dua (S2) bahkan strata tiga (S3) dengan konsentrasi pada Studi Kejian Pembanguanan Perkotaan Wilayah.



Menjadi program Pascasarjana yang unggul sebagai mitra bagi pemerintah maupun swasta, dibidang ilmu perencanaan kota dan wilayah di tingkat nasional.


  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Pascasarjana sehingga dapat memiliki keunggulan kompetitif, komparatif secara nasional, dan juga dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu perencanaan kota dan wilayah.
  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta publikasinya, sebagai upaya untuk pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan Perencanaan kota dan Wilayah dalam pembangunan Perkotaan dan Wilayah.
  • Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pasca Sarjana Magister Teknik ,khususnya Prodi Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah.

Menyiapkan lulusan Magister Teknik bidang Perencanaan Kota dan Wilayah untuk menjadi anggota masyarakat yang beretika, memiliki kemampuan bertaraf nasional dan internasional, serta profesional dalam bidangnya. Lulusan diharapkan dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan.

Dalam rangka ASEAN Free Trade Area dan ASEAN Community pada tahun 2015, menyiapkan lulusan untuk dapat memiliki daya saing secara internasional, khususnya di benua Asia.

Menjadi seorang ahli perencana kota dan wilayah, ahli kebijakan publik dalam kaitannya dengan Pembangunan Perkotaan dan Wilayah di Indonesia.

Bidang kerja : pemerintahan, swasta, LSM dan individual.

  1. Alumni peka terhadap permasalahan yang terjadi disekitarnya, khususnya yang terkait dengan isu-isu perkotaan, perwilayahan dan pedesaan,
  2. Alumni memahami pentingnya manajemen konflik diantara pelaku pembangunan pemerintah masyarakat dalam membangun kota, wilayah dan desa,
  3. Senantiasa berpegang pada Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan Ketentuan-Ketentuan lainnya yang berlaku, di dalam menangani masalah pemanfaatan dan peruntukkan tanah di kota, wilayah dan desa,
  4. Menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kota, wilayah dan desa, adalah suatu kekuatan yang perlu dibangun dan dibina secara terus menerus.